Digital Leader Summit 2026 Perkuat Kemampuan Pemimpin Hadapi Era AI

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendukung Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) menyelenggarakan Digital Leadership Academy (DLA) dan Digital Leader Summit 2026 pada 12–13 November 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, dengan tema "Shaping the Future of Digital Leadership in Indonesia". Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan alumni DLA untuk memperkuat kapasitas pemimpin digital dan mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan penguatan kepemimpinan digital terkait erat dengan agenda pembangunan nasional, khususnya peningkatan kualitas SDM, produktivitas, dan reformasi birokrasi sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Ia menyoroti tantangan utama pemimpin saat ini adalah menentukan prioritas di tengah banyaknya program digitalisasi, lalu menggerakkan organisasi dan memastikan teknologi menjawab kebutuhan nyata. Wamenkomdigi Nezar Patria menambahkan pentingnya sinergi regulasi, teknologi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang aman. Salah satu agenda strategis summit adalah penerbitan Peta Okupasi Nasional ASN Digital sebagai pedoman kebutuhan kompetensi dan standar profesi pemimpin digital. Kepala BPSDM Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto menyatakan standar kompetensi diperlukan agar peran pemimpin digital tidak hanya didasarkan pada jabatan, tetapi juga kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Summit membahas isu kepemimpinan digital, tata kelola AI dan data, keamanan siber, infrastruktur cloud, transformasi layanan publik, dan pengembangan SDM digital, dengan pembicara seperti Ignasius Jonan, Nezar Patria, Matt Warren (RMIT University), serta perwakilan Salesforce dan AWS. Program DLA tahun anggaran 2026 telah menjangkau 205 peserta, termasuk pelaksanaan bersama Pemkot Balikpapan, OIKN, dan TVRI, sementara DLA Series 12–13 November diikuti 45 peserta dari ASN, BUMN/BUMD, akademisi, dan swasta. Digital Leader Summit 2026 diikuti sekitar 400 pimpinan lintas sektor secara daring dan luring. Koordinator pelaksana Hary Budiarto menekankan pemimpin harus menguasai aspek manajerial, tata kelola data, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber karena tanpa tata kelola baik, penggunaan AI berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data.