Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perhutanan sosial sebagai skema pemberian akses legal bagi masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Menurutnya, tantangan utama kini adalah memaksimalkan akses tersebut agar produktif, antara lain melalui penanaman komoditas bernilai tinggi secara masif seperti durian, pala, dan alpukat yang disesuaikan dengan karakteristik tanah.
Pengelolaan perhutanan sosial yang produktif diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian warga sekitar hutan dan menopang ketahanan pangan nasional. Menhut menegaskan negara tidak hanya memberikan akses lahan, tetapi juga memastikan lahan dikelola secara produktif demi mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Menhut telah menyerahkan lima Surat Keputusan Perhutanan Sosial baru di Sulawesi Tengah seluas 3.238 hektare yang mencakup 309 kepala keluarga. Dengan tambahan tersebut, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah kini mencapai 163.000 hektare, angka yang dinilai sangat baik.