Muzani sebut Tidak Ada Aturan Mewajibkan Presiden Memilih Pengganti Gibran dari Partai Koalisi

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan presiden memilih calon wakil presiden pengganti Gibran dari partai koalisi pengusung. Ia merujuk pada UUD 1945 yang hanya mengatur hak prerogatif presiden untuk mengusulkan dua nama tanpa membatasi asal calon. Muzani menyatakan konstitusi tidak mencantumkan syarat bahwa dua nama tersebut harus berasal dari partai pendukung pemerintah. Meski demikian, ia memperkirakan Presiden Prabowo tetap akan mempertimbangkan faktor partai koalisi dalam kalkulasi politiknya. Pernyataan ini muncul setelah Gibran resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI setelah 2 tahun 23 hari menjabat. Sejumlah nama mulai masuk bursa cawapres pengganti Gibran, sementara partai-partai koalisi menyerahkan keputusan akhirnya kepada presiden.