Buntut Kasus Penyadapan Prabowo, MUI Dorong Pembahasan RUU Penyadapan

MUI mendorong pemerintah dan DPR segera membahas RUU Penyadapan setelah muncul kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak sebagai tersangka. MUI menilai penyadapan tanpa izin pengadilan berisiko melanggar hukum dan menimbulkan keresahan. Ketua Bidang Hukum dan HAM MUI, Wahiduddin Adams, menyebut aturan diperlukan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi tokoh masyarakat. Ia juga mengatakan pembentukan RUU Penyadapan sejalan dengan kebutuhan negara dan putusan Mahkamah Konstitusi.