US bill threatens to turn your VPN into a piracy blocklist

Sebuah RUU baru di DPR Amerika Serikat, American Copyright Protection Act (ACPA) atau H.R. 10364, mengancam akan mengubah cara kerja VPN di negara tersebut. RUU ini mewajibkan penyedia VPN dengan setidaknya 100.000 pelanggan bulanan di AS untuk memblokir akses ke situs pembajakan melalui perintah pengadilan yang dipercepat, mirip dengan kewajiban yang berlaku bagi ISP dan DNS resolver. Legislasi ini memberikan pemegang hak cipta proses hukum cepat untuk mendapatkan perintah pemblokiran terhadap platform yang dituduh melanggar hak cipta, dengan standar pembuktian yang rendah. Penyedia VPN yang terkena dampak hanya diberi waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan sebelum perintah pemblokiran berlaku, dan penindakan terhadap konten sensitif waktu seperti siaran olahraga langsung dapat dilakukan lebih cepat lagi. Kelompok hak digital mengkritik keras proposal ini, dengan alasan bahwa proses hukum sepihak meniru undang-undang pemblokiran situs Eropa yang melanggar hak due process dan First Amendment. Mereka juga menyoroti risiko overreach, mengacu pada kasus di Italia di mana situs tak bersalah diblokir rata-rata 320 hari, dan di Spanyol di mana lebih dari 500.000 situs salah diblokir selama pertandingan LaLiga. RUU ini muncul di tengah meningkatnya ancaman global terhadap internet tanpa filter, termasuk undang-undang negara bagian Utah SB 73 dan proposal federal lainnya seperti Block BEARD Act. Jika disahkan, yurisdiksi hukum VPN akan menjadi semakin penting, karena pengadilan AS tidak dapat secara otomatis menegakkan perintah terhadap penyedia yang berbasis di wilayah seperti Panama atau British Virgin Islands.