Menurut Luhut, kajian timnya mengenai redefinisi korupsi didasari dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Berdasarkan konvensi internasional tersebut, korupsi dikategorikan secara spesifik berkaitan dengan transaksi suap. Lahirnya kajian ini diharapkan dapat menyederhanakan pemahaman serta penegakan hukum terkait tindak korupsi di berbagai lapisan pemerintahan.
Penjelasan ini disampaikan Luhut sebagai respons atas gagasan mengenai pengubahan definisi korupsi. Menurutnya, sudah ada landasan hukum internasional yang jelas tentang elemen korupsi, sehingga perlu dilakukan kesepakatan lebih lanjut mengenai penerapan praktiknya. Tanggapan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan dan pengawasan korupsi.
Dengan landasan UNCAC, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap elemen tindak korupsi dapat diidentifikasi dengan jelas, khususnya sebagai respons terhadap suap. Kajian ini menjadi referensi dalam membentuk kebijakan atau aturan baru yang sesuai dengan standar internasional, sambil tetap mempertahankan integritas sistem hukum nasional.