Gibran mengundurkan diri, hubungan politik Prabowo-Jokowi semakin retak?

Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden pada 12 November 2026, setelah Mahkamah Agung membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA luar negeri dan seiring tekanan dari 120 anggota DPR. Keputusan ini dilakukan di tengah tanda-tanda meningkatnya ketegangan antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo, sekaligus memicu mekanisme konstitusi yang memerlukan Presiden mengusulkan dua calon pengganti kepada MPR dalam 60 hari. Para pengamat politik menyoroti bahwa pengunduran diri Gibran memperkuat pengaruh politik Prabowo sambil mempersulit upaya Jokowi mempertahankan posisi politik keluarganya. Analisis Sanna Jaffrey dari Australian National University menilai langkah ini sebagai hasil tekanan proses pemakzulan yang telah memberikan tekanan signifikan terhadap Gibran, sedangkan Jokowi tetap mengakui jabatan sementara dan mengakui dukungan terhadap pemerintah Prabowo. Dampak politik ini dianggap sebagai fase tawar-menawal yang lebih luas mengenai keseimbangan kekuasaan di antara Prabowo, Jokowi, dan koalisi kepengurusan. Beberapa pakar mengindikasikan bahwa pilihan pengganti Gibran bisa memicu realokasi dukungan partai, termasuk potensi gabungan dengan PDIP, sementara karir politik Gibran tetap bisa dibangun kembali melalui pembelajaran kesetaraan atau pemilu 2029. Meskipun pengunduran diri ini menghapus Wakil Presiden dari jalan, para ekspertis sepakat bahwa jaringan politik Jokowi melalui PSI, Kaesang, dan Bobby Nasution masih solid. Pertarungan mengenai pengaruh dan stabilisasi kabinet masih jauh dari selesai, dengan Prabowo berusaha memperkuat kendali atas lembaga negara sekaligus menavigasi dinamika koalisi hingga akhir masa jabatan 2029.