Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan perlunya kehati-hatian dalam mengatur ekonomi digital Indonesia agar sesuai dengan karakteristik lokal. Ia menjelaskan bahwa struktur pasar dan masyarakat Indonesia berbeda dengan negara-negara barat seperti Australia atau Eropa, sehingga pengaturan harus dicermati secara terperinci. Ekonomi digital di Indonesia bersifat multipihak yang saling terhubung, sehingga kebijakan terhadap platform digital berdampak luas pada konsumen, pedagang, pengemudi, hingga penyedia logistik. Pemerintah berkomitmen menerapkan prinsip pembukaan kesempatan, persaingan adil, dan kepastian bagi pelaku usaha, serta hanya akan mengintervensi pasar jika mekanisme pasar tidak berjalan efektif.